Bupati Pangkep Akan Tindaki PNS/ASN Yang Bolos Kerja dan Ikut Berpolitik

Pangkep -- Usai perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Bupati Pangkep, H Syamsuddin A Hamid mengimbau dan mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakatnya, tidak terkecuali Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap menjaga suasana tetap aman dan kondusif.

"Jika pun, dalam Pilkada ini terjadi perbedaan pilihan, itu adalah hal yang biasa dalam berdemokrasi sehingga tidak perlu dipersoalkan. Mari kembali ke aktivitas masing-masing, saya meminta seluruh masyarakat tetap menjaga keamanan dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan konflik, serta menunggu hasil keputusan perolehan suara resmi dari KPU sebagai penyelenggara,”Imbau Syamsuddin.

Bupati Pangkep 2 eriode itu juga mewarning para PNS/ASN untuk segera masuk kekantor pasca libur tanggal 9 desember kemarin, pasalnya ia menerima laporan adanya sejumlah ASN pimpinan OPD yang bolos kerja tanpa ada informasi apapun, dan berada di salah satu posko pemenangan paslon Bupati.

"Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), diatur mengenai pemberian sanksi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti sering bolos kerja. Bagi ASN yang tidak masuk kerja atau laporan sebanyak 1-5 hari terkena sanksi ringan berupa teguran lisan, sedangkan untuk 6-10 hari berupa sanksi teguran tertulis."Paparnya

Sambungnya, untuk 11-15 hari terkena sanksi pernyataan tidak puas dari pimpinan, dan yang paling berat bagi PNS yang tidak masuk sebanyak 31-46 hari atau lebih dalam satu tahun dan sesuai evaluasi kinerja bisa dikenakan mulai dari penurunan pangkat, hingga diberhentikan.

Saat disinggung adanya ASN yang diduga salah satu pimpinan OPD terposting di media sosial facebook disalah satu posko perhitungan suara pasangan calon. Dan ia menegaskan tak akan mentolerir jika ada temuan ASN yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Pilkada.

“Saya belum melihat itu, mungkin ada kerjaan lainnya. Tapi, pada intinya  ASN tak boleh terlibat berpolitik praktis dan itu kerap kami sampaikan dalam tiap pertemuan.,”tegasnya.

Syamsuddin menambahkan, sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Bagi ASN dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang terbukti terlibat politik praktis terancam sanksi lisan hingga pemecatan.

“Terdapat 12 sanksi bagi ASN yang terbukti turut serta dalam politik berdasarkan bobot kesalahan,”ujarnya, Kamis 10 Desember 2020, pagi tadi.

Lanjutnya “Saya akan menindaklajuti berbagai laporan tersebut dan akan membentuk tim pemeriksa hukuman disiplin. Dan penyelesaian pelanggaran dilakukan berdasarkan PP Nomor 42/2004 dan PP Nomor 53/2010,”jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pangkep, Samsir Salam menuturkan, telah memulai melaksanakan tugas pengawasan sejak tahapan dan proses pelaksanaan Pilkada serentak 2020, hingga saat ini. Salah satu yang sedang jadi fokus pengawasannya adalah dugaan sejumlah oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terindikasi terlibat politik praktis.

“Iya, saat ini kita lakukan kajian terkait berbagai laporan, khususnya keterlibatan ASN. Intinya kalau ada laporan masyarakat kami akan tindaklanjuti. Dan sebuah kesalahan besar jika kami biarkan,”ujarnya.

Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan fungsi pengawasan terkait netralitas ASN dan itu sudah diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pilkada dan terakhir surat edaran Bawaslu RI. Terlebih, dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, sudah jelas diatur terkait kode perilaku tentang netralitas, apa yang boleh dan tidak boleh bagi ASN dalam kegiatan politik praktis. Dan pemeriksaan yang dilakukan Bawaslu tidak untuk menyatakan oknum ASN tersebut bersalah atau tidak.

"Kewenangan Bawaslu hanya sampai pada mengeluarkan rekomendasi yang akan diteruskan kepada Komisi ASN dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), bahwa oknum ASN yang bersangkutan terbukti melakukan tindakan dan kegiatan politik praktis. “Kini ada beberapa yang kami proses,” Pungkasnya. (Mcpangkajene)

 

Read 27 times
Admin

About: